POTENSI PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA

    Potensi Penyelesaian Konflik Papua

               Oleh: Yohanes W. Petege*)

A. Bagaimana Menyelesaikan Konflik Papua?

Kemampuan yang kuat dari para pihak, khususnya pemerintah, untuk mencari penyelesaian akhir dari konflik yang mereka hadapi menetukan eksistensi Dialog, proses negosiasi selanjutnya; maupun hasil-hasil yang akan mencapai darinya. dari proses Irlandia Utara, Michael Ancram ada seorang tokoh yang mengemukakan bahwa proses panjang perdamaian di awali dari keinginan pemerintah inggris sendiri untuk mencari solusi jangka panjang atas konflik yang berlangsuntg dengan mengendepankan Dialog. (“FAUPD:2002:hal. 11”) 

Di Afrika Selatan Pintu dialog terbuka setelah P.W. Mengumumkan pembebasan Nelson Mandela di Tahun 1985. dan, di ikuti dengan tahapan politik lainnya tampa syarat. Papua sangat langka dengan konflik ( HAM ) Hak Asasi Manusia yang begitu ilir dengan banyak jiwa pengerbonan dalam hasil perjungan dan pula banjirkan militant militer. di Papua sebab saya tang bangsa tertindas pentingnya berdialog negosiasi. untuk mengupayakan pengupasan stikmatis berdara papua.

Para pemimpin intelktual papua baik dari jenjangan eksekutif dan yudikatif higga sampai penduduk pribumi. yang ada di Tanah Papua supaya berhenti untuk persunatan dari ( NKRI ) Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang di masa kini sedang mengedepankan dalam tali kasutnya NKRI. Hilangnya negosiasi di sebabkan oleh keterkaitan dengan pemerintah orang asli papua masih dalam sunatan NKRI maka.  sebeb dan akibat dialog negosiasi pun tidak dapat berjalan secara baik dan benar atas konflik pelanggaran HAM di atas Tanah Papua.

Dialog Papua dapat inklusif hanya di munkinkan pihak tidak membebani masyarakat pribumi. kemudian harus di ingat dan keinginan besar untuk menciptakan dialog awal di rancang bersifat ekpoloratoris. dan, perbincangan di selenggarakan tampa syarat pemenuhan tertentu.  

Pemenuhan keberhasilan dialog negosiasi papua. syarat pertama di menetukan dari pihak adanya pemerintah Papua dengan strategi apa yang di memandukan masyarakat sehigga nilai efektifitas kemanusian berwujudan secara faktualis. dengan saksama ketentuan kaida-kaida dalam diri kemanusian Papua.

B. Pihak Penyelesaian Konflik HAM ?

Potensi Penyelesaian Konflik Papua Oleh: Yohanes W. Petege*) 

Bagaimana Menyelesaikan Konflik Papua? Kemampuan yang kuat dari para pihak, khususnya pemerintah, untuk mencari penyelesaian akhir dari konflik yang mereka hadapi menetukan eksistensi Dialog, proses negosiasi selanjutnya; maupun hasil-hasil yang akan mencapai darinya. dari proses Irlandia Utara, Michael Ancram ada seorang tokoh yang mengemukakan bahwa proses panjang perdamaian di awali dari keinginan pemerintah inggris sendiri untuk mencari solusi jangka panjang atas konflik yang berlangsuntg dengan mengendepankan Dialog. (“FAUPD:2002:hal. 11”) Di Afrika Selatan Pintu dialog terbuka setelah P.W. Mengumumkan pembebasan Nelson Mandela di Tahun 1985. dan, di ikuti dengan tahapan politik lainnya tampa syarat. Papua sangat langka dengan konflik ( HAM ) Hak Asasi Manusia yang begitu ilir dengan banyak jiwa pengerbonan dalam hasil perjungan dan pula banjirkan militant militer. di Papua sebab saya tang bangsa tertindas pentingnya berdialog negosiasi. untuk mengupayakan pengupasan stikmatis berdara papua. Para pemimpin intelktual papua baik dari jenjangan eksekutif dan yudikatif higga sampai penduduk pribumi. yang ada di Tanah Papua supaya berhenti untuk persunatan dari ( NKRI ) Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang di masa kini sedang mengedepankan dalam tali kasutnya NKRI. Hilangnya negosiasi di sebabkan oleh keterkaitan dengan pemerintah orang asli papua masih dalam sunatan NKRI maka. sebeb dan akibat dialog negosiasi pun tidak dapat berjalan secara baik dan benar atas konflik pelanggaran HAM di atas Tanah Papua.

 Dialog Papua dapat inklusif hanya di munkinkan pihak tidak membebani masyarakat pribumi. kemudian harus di ingat dan keinginan besar untuk menciptakan dialog awal di rancang bersifat ekpoloratoris. dan, perbincangan di selenggarakan tampa syarat pemenuhan tertentu. Pemenuhan keberhasilan dialog negosiasi papua.

 syarat pertama di menetukan dari pihak adanya pemerintah Papua dengan strategi apa yang di memandukan masyarakat sehigga nilai efektifitas kemanusian berwujudan secara faktualis. dengan saksama ketentuan kaida-kaida dalam diri kemanusian Papua. Pihak Penyelesaian Konflik HAM ? Penentuan Freedoom West Papua jika kita melihat dengan kaca mata factual dan realita kemanusian adalah hak besar adapada ( OAP ) Orang Asli Papua.

 mengapa demikian, karena kembali kita pandangi dan membaca kaida-kaida Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Berbunyi dengan suarah nyarin bahwa” bahwa sesunggu kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” oleh karena itu harus dei hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan yang terjadi di atas Tanah Papua. Aksiologi kemanusian kepenentuan kemanusian bangsa kemerdekaan. jika suatu bangsa perjuangan dapat mempaparkan kibaran pakean perjuangan yakni: bendera sampai di ujung tiang bendara dengan alur otomatis di nyatakan “MERDEKA” karena itu sebuah perjuangan, dengan melandasi pertumpaan darah Manusia di atas Tanah Airnya sendiri itu, apsolut “ fakta”.

 Berbicara pemberantasan kekerasan konflik ( HAM ) 50% Hakiki oleh pihak perjuangan Tanah Papua dan Manusia Papua dan, 100 % di junjun tinggi penetuan dan pembatasan oleh dari pihak PBB. kemudian lanjut dalam penentuan dan penyelesaian konflik di suatu bangsa tidak harus bahkan tidak ada kaitan UU untuk mencapuri urusan hak orang penentuan penyelesaian konflik HAM di Papua, lanjut baca; namun sebab di hadirkan oleh pihak penentu orang berbangsa dan, bernegara atas hak fundamental. lanjut baca: “NKRI” dengan demikian Negara Indonesia ijinkan PBB Mausuk di Papua untuk Ofservasi atas kekerasan dan ekpoloitasi sumber daya alam.

 Indonesia Jangan menghadang PBB masuk di Papua. NKRI Stop menjadi kelicikan ular dan kucing. orang imikrasi harus tahu hak dan kewajiban sebagai manusia. Orang Papua adalah orang yang berwibawah, orang papua sebagai orang yang berwatak kasih. orang papua merupakan kaya akan kekerasan dan ekpoloitasi. namun semua itu Ir. Joko Widodo membukus dan penyimpan dalam palungan higga masih membusuk.

 Siapakah Dampak Operasi Militer ?

 Dalam kajian ini dampak air baah yang tdi lahirkan oleh militer Indonesia telah mengepun masyarakat mayoritas penduduk di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Kwirok, Pegunungan Bintang, dan lainnya. lebih dan, pada umumnya manusia Papua yang bersiarah di atas Tanah Ppaua ini.

 Papua terus di empu oleh militer dan, Papua dalam krisis dengan berbagai kontak baik itu dengan kontak fisikis dan nonfikis. lanjut baca; ancaman tehadap Anak-anak Papua pula semakin tersembunyi dan sebuah ancaman itu kadang manusia papua pikiran bahwa sebuah materi yang membagikan kepada setiap lembaga pendidikan terutama bagian lembaga yang kemiskinan dengan profesi guru, di antaranya Injan Jaya Nduga dalam operasi militer di lapisi dengan jajahan cacatanya pendidikan untuk anak negeri setempat minim vakom, dengan adanya operasi militer. 

 Ancaman bagi anak sekolah sudah cukup dan masih terus terurai depan papan lensa manusia papua, yakni pada Tahun 2018 Terjadi peran ancaman pisikologi tehadap anak-anak Wamena yang menduduki dalam jenjangan (SD) Sekolah Dasar. peran pisikologi sangat membahakan bagi anak sekolah karena ancaman di kuasai dari dalam tubuh seseorang kemudian ini salah satu aspek kebodohan yang telah di lakukan oleh Militer Indonesia di Tanah Papua. West Papua adalah wilaya penduduk dan kloni Indonesia yang di jajah dan menjajah di masa modern.

 Klonialisme ini juga masyarkat papua bukan hanya merasakan melalui barang dan jajahan, tidak namun. di sampai itu pula adapun kontek masalah klonialisme dapat merasakan secara langsung dan tidak lansung, maka dari aspek kalpitalisme ini dimasa modern menjadi ilir kejajahan terhadap Masyarkaat Papua Lanjut baca: “NKRI” Klonialisme juga merasakan dan di rasakan melalui dampak tindakan kekerasan yang secara tidak Proporsional di tunjukan kepada orang Papua. juga narasi kehidupan mereka.

 Disaat Indonesia tibah di Tanah Papua, Baru datang di Pulau Papua. ribuan orang Papua di tahan, disiksa, di bunuh, di perkosa, di aniyaya, kantor-kantor rumah-rumah di bakar di sita di rampas, di rampok, oleh Klonialisme Indeonesia.

 Virus itu masih membusuk sampai detik ini, dan. detik ini jam ini, sedang di jajah dan di tinpas secara habis-habis di nataranya; yang menjadi kepungan ialah Nduga, Intan Jaya, Pengunungan Bintang, Kwirok, Maybrat, dengan demikian Pemerintah Indonesia membuka pintu untuk PBB Ofservai kekerasan yang terjadi di Papua. 

 Beberapa pertanyaan di bahwa ini yang layak dapat menjawab adalah Negara Klonialisme Indonesia! Apa sebabnya Indonesia menghadan PBB Masuk Di papua? Papua dan Masyarakat Papua sedang membutuhkan Keadilan Apa itu keadilan? 

 Apa itu kejujuran kemudian lanjut Kebenaran?

Penentuan Freedoom West Papua jika kita melihat dengan kaca mata factual dan realita kemanusian adalah hak besar adapada (OAP ) Orang Asli Papua.

 mengapa demikian, karena kembali kita pandangi dan membaca kaida-kaida Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Berbunyi dengan suarah nyarin bahwa” bahwa sesunggu kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” oleh karena itu harus dei hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan yang terjadi di atas Tanah Papua. 

Aksiologi kemanusian kepenentuan kemanusian bangsa kemerdekaan. jika suatu bangsa perjuangan dapat mempaparkan kibaran pakean perjuangan yakni: bendera sampai di ujung tiang bendara dengan alur otomatis di nyatakan “MERDEKA” karena itu sebuah perjuangan, dengan melandasi pertumpaan darah Manusia di atas Tanah Airnya sendiri itu, apsolut “ fakta”. 

Berbicara pemberantasan kekerasan konflik ( HAM  ) 50% Hakiki oleh pihak perjuangan Tanah Papua dan Manusia Papua dan, 100 % di junjun tinggi penetuan dan pembatasan oleh dari pihak PBB.

 kemudian lanjut dalam penentuan dan penyelesaian konflik di suatu bangsa tidak harus bahkan tidak ada kaitan UU untuk mencapuri urusan hak orang penentuan penyelesaian konflik HAM di Papua, lanjut baca; namun sebab di hadirkan oleh pihak penentu orang berbangsa dan, bernegara atas hak fundamental. lanjut baca: “NKRI”

dengan demikian Negara Indonesia ijinkan PBB Mausuk di Papua untuk Ofservasi atas kekerasan dan ekpoloitasi sumber daya alam. 

Indonesia Jangan menghadang PBB masuk di Papua. "NKRI" Stop menjadi kelicikan ular dan kucing. orang imikrasi harus tahu hak dan kewajiban sebagai manusia. Orang Papua adalah orang yang berwibawah, orang papua sebagai orang yang berwatak kasih. orang papua merupakan kaya akan kekerasan dan ekpoloitasi. namun semua itu Ir. Joko Widodo membukus dan penyimpan dalam palungan higga masih membusuk. 

C. Siapakah Dampak Operasi Militer ? 

Dalam kajian ini dampak air baah yang tdi lahirkan oleh militer Indonesia telah mengepun masyarakat mayoritas penduduk di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Kwirok, Pegunungan Bintang, dan lainnya. lebih dan, pada umumnya manusia Papua yang bersiarah di atas Tanah Ppaua ini.

 Papua terus di empu oleh militer dan, Papua dalam krisis dengan berbagai kontak baik itu dengan kontak fisikis dan nonfikis. lanjut baca; ancaman tehadap Anak-anak Papua pula semakin tersembunyi dan sebuah ancaman itu kadang manusia papua pikiran bahwa sebuah materi yang membagikan kepada setiap lembaga pendidikan terutama bagian lembaga yang kemiskinan dengan profesi guru, di antaranya Injan Jaya Nduga dalam operasi militer di lapisi dengan jajahan cacatanya pendidikan untuk anak negeri setempat minim vakom, dengan adanya operasi militer.

Ancaman bagi anak sekolah sudah cukup dan masih terus terurai depan papan lensa manusia papua, yakni pada Tahun 2018 Terjadi peran ancaman pisikologi tehadap anak-anak Wamena yang menduduki dalam jenjangan (SD) Sekolah Dasar. peran pisikologi sangat membahakan bagi anak sekolah karena ancaman di kuasai dari dalam tubuh seseorang kemudian ini salah satu aspek kebodohan yang telah di lakukan oleh Militer Indonesia di Tanah Papua. 

West Papua adalah wilaya penduduk dan kloni Indonesia yang di jajah dan menjajah di masa modern. Klonialisme ini juga masyarkat papua bukan hanya merasakan melalui barang dan jajahan, tidak namun. di sampai itu pula adapun kontek masalah klonialisme dapat merasakan secara langsung dan tidak lansung, maka dari aspek kalpitalisme ini dimasa modern menjadi ilir kejajahan terhadap Masyarkaat Papua Lanjut baca: “NKRI” Klonialisme juga merasakan dan di rasakan melalui dampak tindakan kekerasan yang secara tidak Proporsional di tunjukan kepada orang Papua. juga narasi kehidupan mereka. 

Disaat Indonesia tibah di Tanah Papua, Baru datang di Pulau Papua. ribuan orang Papua  di tahan, disiksa, di bunuh, di perkosa, di aniyaya,  kantor-kantor rumah-rumah di bakar di sita di rampas, di rampok, oleh Klonialisme Indeonesia.

Virus itu masih membusuk sampai detik ini, dan. detik ini jam ini, sedang di jajah  dan di tinpas secara habis-habis di nataranya; yang menjadi kepungan ialah Nduga, Intan Jaya, Pengunungan Bintang, Kwirok, Maybrat, dengan demikian Pemerintah Indonesia membuka pintu untuk PBB Ofservai kekerasan yang terjadi di Papua. 

Beberapa pertanyaan di bahwa ini yang layak dapat menjawab adalah Negara Klonialisme Indonesia!

Apa sebabnya Indonesia menghadan PBB Masuk Di papua?

Papua dan Masyarakat Papua sedang membutuhkan Keadilan Apa itu keadilan? 

Apa itu kejujuran kemudian lanjut Kebenaran? (*)

)* Penulis Adalah Mahasiswa Semester III Pada (UNCEN) Jayapura Papua.